Rapat Koordinasi Kinerja LPSE

Rapat Koordinasi Kinerja LPSE
Rapat Koordinasi Kinerja LPSE
Rapat Koordinasi Kinerja LPSE

Kota Serang - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Banten melalui Bidang Persandian, Statistik dan Layanan Pengadaan tepatnya Seksi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (LPSE) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kinerja LPSE se- Provinsi Banten TA 2020 dengan tema “Percepatan Implementasi Perper 16 Tahun 2018 Tentang Barang Jasa Secara Elektronik Dalam Hal Penguatan Kelembagaannya Serta Pemenuhan Standarisasi LPSE di Seluruh Provinsi Banten”, di Ballroom “S” Rizki Hotel Jl. Raya Serang KM 1 No. 26 Curug Sawer – Kabupaten Pandeglang, Senin (24/02/2020).


Dalam upaya merealisasikan good government, Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Banten melalui LPSE yang ada di semua wilayahnya, telah mendorong agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai oleh negara baik melalui APBN maupun APBD nya, dapat dilaksanakan berjalan lebih efektif dan efisien, melalui penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan berlaku adil bagi semua pihak.

Intinya kita bersama telah mengimplementasikan Peraturan Presiden terbaru tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik Nomor 16 tahun 2018 di seluruh kegiatan pengadaan barang jasa di wilayah Provinsi Banten.

Tentunya, Pemerintah Provinsi Banten bersama-sama seluruh pemerintah Kabupaten/Kota menyambut baik regulasi tersebut, melalui pembenahan dan peningkatan kapasitas sistem maupun SDM pengadaannya. Pemerintah Provinsi Banten pun membuat terobosan kebijakan melalui Surat Edaran Gubernur Banten nomor: 027/64-admpemda/2019 tentang pengadaan langsung dan penunjukan langsung melalui aplikasi non tender SPSE. Dengan demikian komitmen Provinsi Banten dalam transparansi pengelolaan pemerintahan khususnya di sisi pengadaan barang dan jasa telah sama-sama kita buktikan dengan digunakannya sistem pengadaan secara elektronik secara utuh, tentunya dengan bimbingan dan arahan LKPP RI.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula peran LPSE Provinsi Banten dalam mengawal proses pengelolaan APBD selama ini, diantaranya yaitu melalui:

  1. Meningkatkan transparansi transaksi pengadaan barang/jasa.
  2. Menghindari segala bentuk praktek KKN.
  3. Perekaman data dalam sistem sehingga pendokumentasian data lebih terjamin.
  4. Peningkatan pemahaman IT (Information Technology) aparatur pemerintah maupun dunia usaha melalui berbagai pelatihan sebagai salah satu bentuk pelayanannya.
  5. Penghematan anggaran melalui percepatan proses pengadaan by sistem
  6. Pemenuhan akses informasi by real time

Hadir dalam rakor tersebut, Kadis Kominfo Statistik dan Persandian Komari, Kabid Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan Dwi Yudo, Kasi  Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik H. Aria Santana dan unsur staff Seksi LPSE.

Adapun narasumber pada rakor tersebut yaitu Direktorat Pengembangan SPSE LKPP RI dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten. Sedangkan peserta yang hadir pada rakor tersebut dari Kabupaten/Kota dan Provinsi.